FOKUSMETRO.COM – Dugaan banyaknya keterlibataan oknum anggota DPRD dalam pengaturan proyek pemerintah kembali disoroti oleh GARDU PRABOWO Provinsi Gorontalo, Ali Sucipto Sidiki atau OPS.
Menurutnya, isu ini tidak hanya menggangu kepercayaan masyarakat, tapi juga menggambarkan lemahnya integritas sebagai wakil rakyat, ungkap Ketua GARDU PRABOWO Gorontalo, OPS.
Dia menegaskan bahwa aturan hukum telah jelas melarang anggota legislatif ikut terlibat dalam kegiatan proyek pemerintah, apalagi melakukan intervensi kepada para kepala dinas.
“Pasal 400 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) secara eksplisit menyatakan bahwa anggota DPRD tidak boleh merangkap jabatan atau memiliki kegiatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, termasuk keterlibatan dalam proyek-proyek pemerintah,” tegas OPS dalam keterangannya.
Fungsi utama DPRD adalah legislasi, penganggaran, dan pengawasan, bukan berburu proyek atau memanfaatkan posisi demi keuntungan pribadi. “Fungsi pengawasan bisa rusak jika ada kepentingan pribadi di baliknya,” ujarnya.
Dari pasal diatas kata OPS bisa disimpulkan bahwa bermain atau membagi-bagi jatah proyek bagi anggota dewan. Karena APBD itu berasal dari uang pajak yang dibayarkan oleh rakyat,” ujarnya. Anggota dewan memiliki kewajiban dan tugas untuk memperjuangkan kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi.
Dia juga mengingatan Kepala Dinas untuk tidak melakukan persekongkolan untuk memuluskan permintaan anggota DPRD,” tegas OPS.
Manakala ada oknum anggota DPRD Provinsi Gorontalo ditemukan terindikasi main proyek, kami GARDU PRABOWO akan melaporkan oknum tersebut ke Kejaksaan Tinggi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tukas OPS sembari menyampaikan pengalaman pribadinya saat menghubungi salah satu Kepala Dinas dan menanyakan proyek, namun kadis tersebut meminta dirinta untuk menghubungi salah satu oknum Aleg itu.
Ini kan aneh, tuturnya. Meski demikian kata OPS, bahwa tidak semua anggota DPRD demikian, karena masih banyak anggota DPRD yang tidak mau terlibat dalam urusan proyek di daerah ini. (*)
