FOKUSMETRO.COM — Aktivis muda Gorontalo, Fikri Abdullah, memberikan pernyataan paling kerasnya sejauh ini terkait polemik dugaan ijazah bermasalah Wakil Bupati Gorontalo Utara, Nurjanah Hasan Yusuf. Ia menilai bahwa dinamika yang terjadi beberapa minggu terakhir justru memperlihatkan pola yang janggal, penuh perubahan sikap, dan terkesan diarahkan untuk meredam perhatian publik.
Menurut Fikri, perubahan narasi dari sejumlah figur yang sebelumnya menjadi pihak paling vokal justru menunjukkan adanya sesuatu yang bergerak di balik layar.
“Dari awal publik diberikan data soal ketidaksesuaian tahun ijazah dan riwayat pendidikan yang tidak sinkron. Tetapi belakangan, tokoh yang dulu paling keras justru melemahkan semuanya. Ini bukan hal wajar. Saya curiga ada ‘tangan gelap’ yang ingin mengubur kasus ini,” tegas Fikri.
“Tangan Gelap” yang Dimaksud: Sikap Berubah, Narasi Berbalik, dan Arah Kasus yang Tiba-Tiba Redup
Fikri menjelaskan bahwa istilah “tangan gelap” bukan menuding seseorang secara personal, melainkan menggambarkan fenomena pengaruh kekuasaan yang tidak terlihat secara langsung—tekanan, kompromi, atau intervensi politik yang membuat arah penyelidikan menjadi kabur.
“Kita bisa lihat gejalanya. Ada tokoh yang dahulu menyuarakan dugaan dua ijazah dan kejanggalan tahun kelulusan. Namun kini, mereka mengatakan semuanya sah tanpa menunjukkan bukti baru. Mereka juga tiba-tiba mundur sebagai saksi. Ini sangat tidak logis,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa perubahan sikap yang drastis tanpa penjelasan resmi yang transparan hanya menambah kecurigaan publik.
“Kalau memang tidak ada masalah, harusnya semakin terbuka, bukan malah ‘tiba-tiba diam’. Sikap bungkam seperti itu adalah sinyal paling jelas bahwa ada sesuatu yang ingin ditutup-tutupi,” katanya.
Publik Diminta Tidak Tertipu oleh Narasi Baru yang Tidak Konsisten
Fikri mengingatkan bahwa narasi yang dibangun belakangan ini berpotensi membelokkan persepsi masyarakat.
“Jangan sampai kita dibutakan oleh pernyataan yang berubah-ubah. Fakta tetap fakta. Kejanggalan tetap kejanggalan. Ketika ada pihak yang mendadak berbalik arah, itu justru memperkuat pentingnya pemeriksaan menyeluruh,” ujarnya.
Ia meminta publik tetap kritis dan tidak menerima perubahan sikap tokoh tertentu sebagai kebenaran absolut.
“Ketika narasi berubah tanpa dasar, publik harus melawan lupa. Kita harus ingat siapa yang dulu menyampaikan data terkait ketidaksesuaian itu,” tambahnya.
Penegak Hukum Harus Berpihak pada Bukti, Bukan pada Kekuatan Politik
Fikri mendesak Polda Gorontalo untuk menjalankan penyelidikan secara profesional, tanpa dipengaruhi tekanan atau narasi elite.
“Penegak hukum harus melihat kasus ini secara objektif. Jangan sampai proses hukum justru dipengaruhi oleh suara-suara yang kini tidak lagi konsisten,” tegasnya.
Menurut Fikri, publik Gorontalo Utara berhak mendapatkan jawaban yang jelas dan tegas dari aparat.
“Rakyat sudah cukup sabar menunggu. Jangan biarkan kasus ini tenggelam begitu saja. Jika penegak hukum benar-benar independen, maka ‘tangan gelap’ apa pun tidak akan bisa mematikan kebenaran,” katanya.
Aktivis Berkomitmen Mengawal Kasus hingga Akhir
Sebagai bagian dari gerakan mahasiswa yang mengawal isu ini sejak awal, Fikri memastikan bahwa pihaknya tidak akan berhenti.
“Kami akan terus bersuara. Jika ada yang ingin mengubur kasus ini, mereka salah. Rakyat dan mahasiswa tidak akan membiarkan kebenaran dibungkam,” tutupnya.
