Dugaan penyimpangan proyek pembangunan Modular Operating Theatre (MOT) di RSUD Toto Kabila mulai menyeret perhatian publik. Aktivis Gorontalo, Fikri Abdullah, menegaskan akan segera melayangkan laporan resmi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo terkait proyek bernilai Rp5,5 miliar tersebut.
Langkah hukum itu didasari temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengungkap sejumlah kejanggalan serius dalam pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh PT GJM.
Dalam laporan audit tersebut, ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan wall panel dengan Product Data Sheet yang seharusnya menjadi acuan teknis pekerjaan. Tidak hanya itu, auditor juga menemukan indikasi kelebihan pembayaran biaya tidak langsung yang nilainya mencapai Rp915.115.459,75.
Fikri menilai, temuan tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan administrasi semata. Menurutnya, indikasi kerugian negara dalam proyek kesehatan harus ditelusuri secara hukum hingga tuntas.
“Sekalipun pihak penyedia mengembalikan kerugian melalui mekanisme Tuntutan Ganti Rugi (TGR), hal itu tidak serta-merta menghapus potensi tindak pidana korupsi. Uang negara yang dirugikan tetap harus dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Fikri.
Ia juga menilai, proyek tersebut berpotensi menyeret banyak pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, mulai dari tahap perencanaan, pengawasan, hingga proses pencairan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Menurutnya, laporan yang akan diserahkan ke Kejati Gorontalo tidak hanya berisi temuan audit, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai dokumen pendukung terkait proses pengadaan proyek tersebut.
“Kami akan menyerahkan dokumen audit serta bukti-bukti lain yang berkaitan dengan proyek ini. Kita lihat nanti siapa saja yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai ada pihak yang bermain dengan uang rakyat,” ujarnya.
Fikri menegaskan, kasus ini berpotensi menjadi skandal besar dalam pengadaan sektor kesehatan di Gorontalo, mengingat proyek Modular Operating Theatre tersebut seharusnya menjadi fasilitas vital yang menunjang pelayanan operasi bagi masyarakat.
“Fasilitas ruang operasi seharusnya menjadi prioritas pelayanan kesehatan, bukan justru menjadi ladang permainan anggaran,” pungkasnya.
