FOKUSMETRO.COM – Aktivis mahasiswa, Majid Mustaki, melontarkan kritik tajam terhadap sikap Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bina Mandiri (BEM UBM) yang mendesak pencopotan Lurah Buliide atas tuduhan membiarkan aktivitas tambang ilegal. Majid menyebut tudingan tersebut tidak berdasar dan mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap realitas sosial dan ekonomi masyarakat lokal.
“Saya menilai pernyataan BEM UBM terburu-buru, tanpa riset, dan cenderung menghakimi. Aktivitas tambang batu kapur di Buliide bukan praktik baru, itu telah berlangsung puluhan tahun dan menjadi sumber nafkah utama bagi sebagian besar warga. Menyebutnya ilegal tanpa memahami konteks adalah bentuk arogansi intelektual,” tegas Majid.
Majid mempertanyakan apakah BEM UBM pernah benar-benar turun ke lapangan, berdialog dengan para penambang rakyat, atau hanya mendasarkan pernyataan mereka pada narasi media dan asumsi kosong. Ia juga menuding adanya kemungkinan kepentingan tertentu di balik manuver ini.
“Kalau memang peduli lingkungan dan hukum, kenapa baru bersuara sekarang? Kenapa bukan mengadvokasi solusi bagi penambang rakyat agar diakui legalitasnya atau diberdayakan secara sah?” tukasnya.
Lebih jauh, Majid menilai langkah BEM UBM ini justru berbahaya karena bisa memperkeruh suasana dan menciptakan stigma terhadap masyarakat Buliide sebagai pelanggar hukum, padahal mereka hanya berjuang untuk bertahan hidup.
“Mahasiswa seharusnya menjadi jembatan antara rakyat dan kebijakan, bukan hakim jalanan yang hanya menyebar opini tanpa data. Kalau kita serius ingin perubahan, maka dialog dan pemberdayaan adalah kunci, bukan menuntut pencopotan lurah yang selama ini justru menjaga stabilitas sosial di tengah keterbatasan,” tegasnya lagi.
Ia mengingatkan, jangan sampai perjuangan atas nama ‘kepedulian’ hanya jadi panggung pencitraan tanpa keberpihakan nyata terhadap masyarakat kecil. Menurutnya, jika BEM UBM ingin berkontribusi, seharusnya mereka hadir memberi solusi—bukan sekadar menyalahkan.
