FOKUSMETRO.COM — Proses pemilihan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo periode 2025–2029 mulai diwarnai spekulasi adanya intervensi politik. Isu ini mencuat seiring beredarnya informasi mengenai salah satu bakal calon rektor, Dr. Sahmin Madina, yang disebut menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh politik nasional menjelang tahap penentuan tiga besar calon rektor oleh Senat IAIN.
Informasi yang berkembang di lingkungan akademik menyebut, Sahmin Madina diduga melakukan pendekatan politik kepada Rachmat Gobel, anggota DPR RI dari Dapil Gorontalo Fraksi Partai NasDem. Selain itu, komunikasi juga dikabarkan terjalin dengan Moh. Syafi’i selaku Wakil Menteri Agama RI yang berasal dari Partai Gerindra. Kondisi ini menimbulkan spekulasi adanya koordinasi politik lintas partai dalam upaya memengaruhi proses penetapan rektor baru.
Sumber internal kampus menyebut, dinamika tersebut memunculkan kekhawatiran akan terjadinya politisasi jabatan rektor yang seharusnya berlandaskan meritokrasi dan integritas akademik. “Kami berharap pemilihan rektor tetap berjalan transparan dan objektif, tanpa tekanan dari pihak luar,” ujar salah seorang dosen IAIN Sultan Amai yang enggan disebutkan namanya.
Sebagaimana diketahui, mekanisme pemilihan rektor di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) berada di bawah kewenangan Kementerian Agama RI, di mana Senat kampus hanya berperan menyeleksi dan mengusulkan tiga nama calon terbaik. Keputusan akhir tetap berada di tangan Menteri Agama. Hal inilah yang kerap memunculkan ruang lobi politik di tingkat pusat.
Pengamat pendidikan Islam menilai, potensi intervensi politik dalam pemilihan rektor bukan hal baru di lingkungan PTKIN. Namun, jika benar terjadi koordinasi lintas partai seperti isu yang berkembang di Gorontalo, maka hal itu dapat mencederai prinsip netralitas dan independensi kampus. “Kampus seharusnya menjadi ruang meritokrasi, bukan ajang negosiasi kekuasaan,” ungkap seorang pengamat pendidikan tinggi di Gorontalo.
Sementara itu, pihak panitia penjaringan bakal calon rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo belum memberikan tanggapan resmi atas isu tersebut. Dalam keterangannya sebelumnya, panitia memastikan seluruh tahapan seleksi akan dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015.
Pemilihan rektor kali ini dinilai strategis, mengingat IAIN Sultan Amai Gorontalo sedang dalam proses transformasi menuju Universitas Islam Negeri (UIN) Gorontalo. Posisi rektor baru akan sangat menentukan arah kebijakan akademik, manajerial, dan reputasi institusi ke depan.
Publik menantikan sikap tegas Kementerian Agama dalam memastikan proses pemilihan ini bebas dari kepentingan politik praktis. Sebab, legitimasi moral dan akademik seorang rektor akan menjadi pondasi utama dalam mewujudkan IAIN Sultan Amai sebagai kampus keislaman yang unggul, mandiri, dan berintegritas.
