FOKUSMETRO.COM – Penyelenggaraan turnamen Bupati Cup IV Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali menuai kontroversi serius. Kali ini, polemik terjadi pada pertandingan Grup M yang mempertemukan PSL Lungkap dan Popodu FC, di mana panitia dinilai lalai dalam pengawasan serta tidak konsisten dalam menerapkan aturan sepak bola.
Dalam pertandingan tersebut, ditemukan fakta adanya satu pemain PSL Lungkap yang diturunkan meski tidak terdaftar dalam daftar skuad resmi. Pada saat yang sama, Popodu FC juga melakukan pelanggaran administratif yang tidak kalah serius, yakni menurunkan tiga pemain yang menggunakan nomor punggung tidak sesuai dengan daftar pemain yang telah disahkan, dan pelanggaran itu berlangsung sepanjang pertandingan.
Mengacu pada regulasi sepak bola dan pedoman penyelenggaraan turnamen, daftar pemain dan kesesuaian nomor punggung merupakan bagian dari keabsahan pertandingan. Nomor punggung bukan sekadar atribut, melainkan identitas resmi pemain yang berkaitan langsung dengan pengawasan wasit, laporan pertandingan, serta keabsahan administrasi. Pelanggaran terhadap hal ini, terlebih dilakukan oleh lebih dari satu pemain, semestinya mendapat perhatian serius dan sanksi yang setimpal.
Namun keputusan panitia justru menuai kecaman. PSL Lungkap dijatuhi sanksi berat dengan pembatalan hasil pertandingan dan kemenangan diberikan kepada Popodu FC. Sebaliknya, meski terbukti memainkan tiga pemain dengan nomor punggung tidak sesuai, Popodu FC hanya dikenai denda administratif sebesar Rp4 juta, tanpa pengaruh terhadap hasil pertandingan.
Keputusan tersebut dinilai tidak proporsional, tidak berimbang, dan bertentangan dengan asas keadilan dalam penegakan aturan sepak bola. Dua pelanggaran administratif yang sama-sama mencederai regulasi turnamen diperlakukan secara berbeda, sehingga menimbulkan kesan kuat adanya ketidakadilan dan inkonsistensi panitia.
Lebih jauh, publik menyoroti kelalaian panitia pertandingan yang seharusnya melakukan verifikasi ketat terhadap daftar pemain dan kecocokan nomor punggung sebelum kick-off. Ketika fungsi pengawasan ini gagal dijalankan, sanksi yang dijatuhkan secara sepihak kepada satu tim justru memperlihatkan kegagalan struktural penyelenggara dalam menjamin fair play.
“Jika panitia menjalankan tugas sesuai aturan sejak awal, pelanggaran ini tidak akan terjadi. Ketika panitia lalai, lalu sanksi dijatuhkan secara berat sebelah, maka yang rusak adalah integritas kompetisi,” ujar salah satu pengamat sepak bola lokal.
Polemik ini dinilai mencederai nilai sportivitas, transparansi, dan kredibilitas Bupati Cup IV Bolsel sebagai ajang resmi daerah.
Sejumlah pihak mendesak agar panitia segera membuka dasar regulasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan tersebut serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perangkat pertandingan dan mekanisme penegakan aturan.
Hingga berita ini diturunkan, panitia Bupati Cup IV Bolsel belum memberikan klarifikasi resmi terkait dasar hukum pemberian sanksi yang dinilai timpang dan merugikan salah satu peserta turnamen.
