Eskalasi konflik militer antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang memuncak per April 2026 telah menempatkan ketahanan energi nasional dalam posisi siaga satu. Ancaman penutupan Selat Hormuz, yang merupakan jalur bagi 20% pasokan minyak dunia, diprediksi akan melambungkan harga minyak mentah global dan memberikan tekanan hebat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah Pusat melalui Menteri ESDM berupaya keras mengamankan cadangan BBM nasional dan menerapkan pembatasan volume pembelian demi efisiensi energi dan stabilitas ekonomi rakyat.
Di saat lonceng perang di timur tengah mencekik 20% pasokan minyak dunia, ketahanan energi nasional kini berada di titik nadir. Namun, di tengah kepanikan pemerintah pusat menyelamatkan APBN dari ledakan harga minyak global, sebuah penghianatan nyata terjadi di depan mata rakyat parigi moutong.
Sekelompok pemuda yg menamakan diri sebagai Aliansi Pemuda Pelindung Lahan Terakhir (APPLT) PARIMO mengecam keras sebuah fakta lapangan yg dipandang kontra dan merugikan rakyat.
Maraknya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kabupaten Parigi Moutong mengindikasikan adanya penyalahgunaan BBM secara masif di lokasi pertambangan ilegal. Penggunaan alat berat pada aktivitas PETI ini diduga menggunakan BBM bersubsidi yang seharusnya dialokasikan untuk sektor transportasi publik dan masyarakat kecil.
“Sangat ironis dan melukai rasa keadilan. Jika saat negara berjuang menahan harga BBM agar tidak membebani rakyat akibat konflik di timur tengah, subsidi tersebut justru dirampok oleh mesin-mesin (alat berat) pengeruk emas yang menghancurkan lingkungan secara ilegal. Ini bukan sekedar pelanggaran hukum, ini adalah sabotase ekonomi di tengah situasi perang”. Ucap Supri setiawan selaku perwakilan APPLT PARIMO.
Situasi ini juga memicu kritik tajam terhadap pernyataan Gubernur sulawesi tengah, Anwar Hafid, terkait wacana legalisasi tambang rakyat. Rencana legalisasi tersebut dinilai inkonsisten dan keliru jika tidak didahului dengan penegakan hukum terhadap pemodal dan pemilik alat berat yang sdah berlangsung lama melakukukan aktivitas PETI.
Kilas balik, dalam sambutan saat pelantikan Bupati dan wakil Bupati PARIMO, gubernur anwar hafid menyampaikan langsung agar pemberantasan tambang ilegal menjadi prioritas kerja utama dalam 100 hari pertama kepemimpinan. Sehingganya, atas dasar hal tersebut APPLT PARIMO memandang pernyataan gubernur sulteng terkait dorongan legalisasi tambang di parigi moutong itu Inkonsisten.
“Wacana legalisasi di tingkat daerah harus sejalan dengan intruksi efisiensi energi nasional. Membiarkan kebocoran BBM subsidi di sektor tambang ilegal sama saja dengan menyabotase upaya pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas APBN”. Tegas Supri.
APPLT PARIMO mendesak pemerintah provinsi sulawesi tengah dan aparat penegak hukum untuk melakukan Audit distribusi BBM di seluruh SPBU yang ada di wilayah Parigi moutong dan menindak tegas Pemodal (cukong) dan oknum yang menyalurkan BBM subsidi ke sektor pertambangan ilegal.
Mereka juga meminta agar aparat penegak hukum melakukan patroli secara masif di titik-titik PETI yang ada di parimo dan menertibkan semua alat berat yg beroprasi, serta mendesak pemerintah daerah untuk mencarikan solusi ekonomi bagi rakyat kecil yang menambang agar tdk terus-terusan terjebak dalam aktivitas PETI.
“Ketahanan energi dan ketahanan pangan adalah pilar kedaulatan bangsa. Jangan biarkan konflik global di timur tengah di perparah oleh penghianatan distribusi energi di dalam negeri”.tutup Supri.
