Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Gorontalo, Drs. H. Ibrahim T. Sore, M.Pdi, menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah koordinasi langsung Presiden Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
Menurut Drs. H. Ibrahim T. Sore, M.Pdi, penegasan Kapolri tersebut merupakan langkah penting untuk menjaga kejelasan sistem ketatanegaraan, stabilitas nasional, serta profesionalisme institusi Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai alat negara.
“Secara konstitusional, Polri memang berada di bawah koordinasi langsung Presiden. Ini bukan persoalan kepentingan politik, melainkan bagian dari desain sistem pemerintahan yang diatur jelas dalam Undang-Undang,” tegasnya.
Ia menilai bahwa berbagai narasi yang mencoba menggiring opini publik seolah-olah posisi Polri tidak netral atau berada di bawah kepentingan tertentu adalah pemahaman keliru yang berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
PWNU Gorontalo, lanjut Ibrahim, mendorong agar Polri tetap fokus pada penguatan tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum yang berkeadilan, serta pelayanan publik yang humanis dan profesional, tanpa terpengaruh oleh tekanan atau kepentingan politik jangka pendek.
Sebagai organisasi keagamaan yang berkomitmen pada nilai Islam Ahlussunnah wal Jama’ah, Pancasila, dan keutuhan NKRI, PWNU Gorontalo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusivitas daerah, menghormati konstitusi, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
“Polri yang kuat, profesional, dan taat konstitusi adalah pilar penting dalam menjaga keamanan nasional serta keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Drs. H. Ibrahim T. Sore, M.Pdi.
