Aktivis Gorontalo, Fikri Abdullah, mendesak Kepala Regional (Kareg) Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Gorontalo agar tidak melempar tanggung jawab atas temuan makanan yang diduga tidak sesuai standar dan tidak layak konsumsi.
Menurut Fikri, sebagai pimpinan tertinggi MBG di tingkat provinsi, Kareg memiliki tanggung jawab struktural dan moral untuk memastikan setiap proses pengadaan, pengawasan, hingga distribusi makanan berjalan sesuai standar keamanan dan kualitas.
JANGAN LEMPAR BOLA KE BAWAHAN
Fikri menegaskan, tidak tepat apabila tanggung jawab sepenuhnya dibebankan kepada pihak teknis di lapangan.
“Kareg adalah pimpinan tertinggi MBG di Provinsi Gorontalo. Tidak boleh ada lempar bola. Tanggung jawab pengawasan ada di atas, bukan hanya di bawah. Jika ada makanan yang tidak sesuai, maka itu adalah kegagalan sistem yang dipimpin langsung oleh pimpinan regional,” tegas Fikri.
Ia menilai, pimpinan seharusnya lebih teliti, lebih ketat, dan lebih responsif dalam membaca setiap temuan, keluhan, serta indikasi masalah di lapangan.
KEPEMIMPINAN DIUJI DALAM KRISIS
Menurut Fikri, kualitas kepemimpinan justru terlihat saat terjadi persoalan. Jika pimpinan memilih defensif atau menghindari tanggung jawab, maka hal tersebut akan semakin memperburuk krisis kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program MBG di Provinsi Gorontalo.
“Jabatan itu bukan simbol. Jabatan adalah amanah. Kalau ada temuan makanan tidak sesuai standar, pimpinan harus berdiri paling depan untuk menjelaskan dan memperbaiki, bukan mencari kambing hitam,” ujarnya.
AKTIVIS MINTA EVALUASI SERIUS DAN TRANSPARANSI
Fikri mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap Sistem kontrol kualitas makanan, Prosedur distribusi dan penyimpanan, Mekanisme pengawasan internal MBG di daerah, Tanggung jawab struktural pimpinan regional
Ia menegaskan, masyarakat berhak mendapatkan makanan yang aman dan layak, bukan justru menghadapi risiko akibat kelalaian pengelolaan.
Ini menyangkut kesehatan masyarakat. Kareg harus lebih teliti, lebih tegas, dan lebih bertanggung jawab. Jangan sampai publik menilai ada pembiaran atau ketidakseriusan dalam menjalankan program strategis ini,” tutup Fikri.
