FOKUSMETRO.COM – Gelombang kritik terhadap pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM Universitas Negeri Gorontalo (UNG) 2025 semakin membesar. Salah satu suara paling lantang datang dari Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian Tahun 2024, Tofandra Pulubuhu, yang dengan tegas menolak sistem e-vote yang diterapkan dalam pemilihan tahun ini.
Ketua Senat Fakultas Pertanian tahun 2024 itu menyebut e-vote bukan hanya cacat secara teknis, tetapi juga rawan dimanfaatkan sebagai alat rekayasa politik kampus yang gelap dan manipulatif.
“Ini bukan sekadar digitalisasi, ini adalah penghilangan hak kontrol mahasiswa atas demokrasi mereka sendiri. E-vote di UNG hari ini adalah bentuk pemiskinan demokrasi,” tegasnya.
Ia menyoroti absennya transparansi audit, ketimpangan akses digital, dan minimnya sosialisasi sebagai bukti sistem ini elitis dan tidak inklusif.
“Apa artinya pemilihan jika mahasiswa sendiri tidak yakin pada hasilnya? Ini bukan kemajuan, ini kemunduran yang dibungkus dengan kata ‘efisiensi’,” katanya.
Kritik juga diarahkan kepada Komisi Pemilihan Langsung (KPL) BEM UNG yang dianggap tertutup terhadap kritik dan tidak melibatkan mahasiswa secara luas dalam pengambilan keputusan.
“KPL seharusnya menjamin kedaulatan mahasiswa, bukan jadi perpanjangan tangan segelintir elit kampus yang ingin menjaga status,” ujar Tofan sapaan Akrabnya.
Ia menyerukan mahasiswa untuk tidak tinggal diam. “Jika demokrasi dirampas lewat sistem yang tidak kita sepakati, maka kita sedang dibiasakan tunduk pada kepalsuan,” tutupnya dengan nada keras.
Penolakan ini menjadi sinyal serius terhadap legitimasi PILBEM UNG 2025. Jika tuntutan ini diabaikan, bukan tidak mungkin gelombang protes yang lebih besar akan mengguncang kampus dalam waktu dekat.
