Forum Gerakan Aliansi Kesehatan Provinsi Gorontalo menegaskan sikap tanpa kompromi mengawal hingga tuntas dugaan sindikat mafia obat yang mencuat di rumah sakit daerah Kota Gorontalo.
Kasus ini mencuat setelah Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, membongkar dugaan praktik curang dalam pengadaan obat di RSUD Aloe Saboe (RSAS) dan RSUD Otanaha. Dugaan tersebut bahkan mengarah pada keterlibatan oknum ASN dan vendor dalam skema yang disinyalir merugikan keuangan daerah.
Ketua Forum Gerakan Aliansi Kesehatan Gorontalo, Majid Mustaki, menegaskan bahwa kasus ini bukan persoalan administratif biasa, melainkan indikasi kuat kejahatan terstruktur yang diduga telah berlangsung lama dan sistematis.
“Ini bukan lagi pelanggaran biasa. Ini sudah masuk kategori kejahatan terorganisir di sektor kesehatan. Tidak boleh ada yang dilindungi. Kami akan kawal sampai tuntas,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, modus yang berkembang mengarah pada praktik manipulatif obat yang mendekati kedaluwarsa dibeli dengan harga murah, namun tetap ditagihkan dengan nilai penuh ke rumah sakit. Praktik ini dinilai sebagai bentuk perampokan anggaran sekaligus ancaman nyata bagi keselamatan pasien.
“Kalau ini benar, maka ini bukan sekadar korupsi. Ini kejahatan yang mempertaruhkan nyawa manusia. Tidak ada ruang toleransi,” lanjutnya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada dugaan keterlibatan oknum ASN. Menurut Majid, jika aparatur negara ikut bermain dalam praktik ini, maka hal tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
“ASN seharusnya melayani, bukan menjadi bagian dari sindikat. Jika terbukti, ini pengkhianatan yang tidak bisa ditoleransi,” katanya.
Forum Gerakan Aliansi Kesehatan juga mengingatkan bahwa praktik semacam ini tidak mungkin berdiri sendiri. Ada indikasi kuat keterlibatan jaringan yang lebih luas.
“Kami menduga ini bukan kerja individu. Ada pola dan sistem. Artinya, penanganannya harus menyasar sampai ke akar, bukan hanya permukaan,” ujarnya.
Karena itu, Majid Mustaki mendesak aparat penegak hukum kepolisian dan kejaksaan serta Inspektorat untuk segera bertindak cepat, transparan, dan tanpa tebang pilih. Mereka juga menolak jika penanganan kasus ini hanya berhenti pada audit administratif tanpa proses hukum yang jelas.
“Jangan sampai kasus ini menguap seperti yang sudah-sudah. Jika ada yang mencoba mengaburkan, publik akan melihat itu sebagai bentuk perlindungan terhadap mafia,” tegasnya lagi.
Sebagai bentuk komitmen, Majid Mustaki menyatakan siap mengawal penuh proses ini, termasuk membuka ruang partisipasi publik untuk mengawasi jalannya penanganan kasus.
“Kami pastikan ini tidak berhenti di tengah jalan. Harus ada efek jera. Siapa pun yang terlibat wajib diproses hukum,” pungkasnya.
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi integritas penegakan hukum dan tata kelola sektor kesehatan di Gorontalo apakah akan dibongkar tuntas, atau justru kembali tenggelam tanpa kejelasan.
