FOKUSMETRO.COM — Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Boliyohuto Raya Gorontalo (IPMBR-G) melontarkan kecaman keras terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo yang dinilai tidak menepati janji untuk meninjau langsung kondisi jembatan rusak di Desa Polohungo.
Ketua Umum IPMBR-G,Tofandra Pulubuhu, menegaskan bahwa janji tersebut sebelumnya disampaikan langsung kepada mahasiswa dan masyarakat, namun hingga kini tidak pernah direalisasikan. Menurutnya, sikap tersebut mencerminkan buruknya komitmen pemerintah daerah terhadap persoalan infrastruktur dasar di desa.
“Ini bukan sekadar soal lupa atau keterlambatan. Ini adalah bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab jabatan. Sekda pandai berjanji, tapi absen ketika rakyat menunggu kehadiran negara,” tegas Tofandra.
Tofandra menjelaskan, jembatan di Desa Polohungo merupakan akses vital yang setiap hari digunakan warga untuk berbagai aktivitas, mulai dari anak-anak sekolah, petani, hingga masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dan ekonomi. Saat ini, kondisi jembatan tersebut dilaporkan rusak parah dan sudah tidak bisa dilalui.
“Warga dipaksa menyeberangi sungai dengan risiko keselamatan yang sangat tinggi. Ini bukan lagi soal pembangunan, ini soal nyawa manusia. Kalau sampai terjadi korban, pemerintah daerah tidak bisa lepas tangan,” ujarnya.
Tofandra menilai ketidakhadiran Sekda Kabupaten Gorontalo di lokasi jembatan menjadi simbol lemahnya kepedulian birokrasi terhadap penderitaan masyarakat desa. Menurut Tofandra, pejabat daerah seharusnya hadir di lapangan untuk melihat langsung kondisi riil, bukan hanya mengandalkan laporan di atas meja.
“Kami melihat ada budaya birokrasi yang alergi turun ke lapangan. Pejabat hadir saat seremonial, tapi menghilang saat rakyat menghadapi bahaya,” kata Tofandra.
Atas kondisi tersebut, Tofandra menuntut pemerintah Kabupaten Gorontalo segera mengambil langkah konkret dan transparan dalam menangani kerusakan jembatan di Desa Polohungo. Mereka juga mendesak Sekda untuk segera turun langsung menemui masyarakat dan menjelaskan secara terbuka rencana penanganan infrastruktur tersebut.
“Rakyat tidak butuh janji baru. Rakyat butuh jembatan yang bisa dilalui. Jika pemerintah terus abai, mahasiswa dan masyarakat akan terus menyuarakan perlawanan,” tutup Tofandra.
