FOKUSMETRO.COM – Situasi di Kecamatan Bilato kian panas. Dugaan adanya pertemuan tertutup antara investor tambang ilegal di Desa Juriya dengan Polda Gorontalo tiba-tiba menyeruak ke ruang publik dan memicu gelombang pertanyaan. Ketua Umum Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Boliyohuto Raya Gorontalo (IPMBRG), Tofandra Pulubuhu, tampil paling depan menyuarakan kekecewaan dan kemarahannya.
Dalam pernyataan sikpnya Tofandra menyebut dugaan pertemuan tersebut sebagai sebuah langkah yang mengoyak logika publik dan menantang nalar demokrasi.
“Jika informasi dugaan pertemuan tertutup itu benar adanya, maka ada sesuatu yang tidak sehat sedang terjadi. Pertanyaannya sederhana: apa yang dibahas? Untuk kepentingan siapa? Dan mengapa masyarakat tidak dilibatkan?” tegasnya.
Tofandra mengingatkan bahwa wilayah tambang yang dimaksud berada di kawasan hutan yang status legalitasnya kerap dipertanyakan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, publik sejak dulu menunggu penjelasan soal izin, analisis dampak lingkungan, hingga kepastian tata kelola. Namun yang muncul justru dugaan pertemuan tertutup tanpa transparansi.
“Ini bukan sekadar rumor murahan. Ini gelombang pertanyaan publik! Jangan ada yang menganggap masyarakat desa bisa dibungkam dengan diam. Rakyat menonton. Pemuda mengamati. Semua pihak harus sadar bahwa arus informasi tidak bisa dibendung,” katanya dengan suara meninggi.
Ia menilai dugaan pertemuan belakang layar semacam ini justru memperkuat kecurigaan bahwa ada agenda yang tidak disampaikan secara terbuka kepada warga yang terdampak.
“Kepercayaan publik adalah modal utama penegakan hukum. Kalau benar ada pembahasan soal tambang di ruang tertutup, maka itu adalah pukulan telak bagi prinsip transparansi,” ujar Tofandra.
Ketua IPMBRG itu menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang menuduh, melainkan meminta kejelasan resmi dan terbuka.
“Jika isu ini tidak benar, bantahlah dengan terang. Jika benar, jelaskan! Publik menunggu, dan tidak akan puas dengan jawaban samar,” tegasnya.
Tofandra juga menyampaikan bahwa IPMBRG siap mengambil langkah lanjutan, termasuk konsolidasi mahasiswa, dialog publik, hingga desakan formal kepada Gubernur dan DPR.
“Kami bukan musuh siapapun. Kami berdiri untuk kepentingan masyarakat Boliyohuto Raya. Yang kami lawan hanyalah ketertutupan dan ketidakjelasan yang merugikan rakyat,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa IPMBRG akan terus berada di garis terdepan untuk mengawal perkembangan isu ini, sambil menuntut keterbukaan data menyeluruh.
“Ini bukan sekadar isu tambang. Ini soal martabat daerah. Ini soal hak publik untuk tahu apa yang sedang direncanakan atas tanah mereka sendiri,” tutupnya.
