FOKUSMETRO.COM – Kisruh dugaan pengalahgunaan Dana Desa hingga maladministrasi dalam proses pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Hunduhon kembali memunculkan sorotan tajam dari masyarakat. Dua persoalan ini memperlihatkan lemahnya tata kelola dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang dinilai semakin jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas
Berawal Dari kasus dugaan penyalahgunaan dana desa yang belum selesai dan sudah sementara dalam proses hukum, Kondisi ini kemudian diperburuk dengan adanya sengkarut administrasi dalam pemilihan anggota BPD, yang dinilai tidak sesuai prosedur dan melanggar mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dua persoalan krusial ini dinilai sebagai bukti lemahnya tata kelola pemerintahan desa yang berpotensi menurunkan kepercayaan dan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah desa
Aktivis muda Fikri Palawa, menegaskan bahwa kisruh ini mencerminkan adanya krisis integritas dan lemahnya akuntabilitas pemerintah desa
Masalah ini bukan sekadar tentang anggaran, tetapi menyangkut moral dan tanggung jawab penyelenggara pemerintahan desa. Proses pemilihan BPD harus demokratis, terbuka, dan sesuai aturan, agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan,” ujar Fikri Palawa
Lebih lanjut, Fikri mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk segera mengambil tindakan tegas untuk melakukan pembinaan, audit, serta evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Hunduhon. Ia menilai, langkah tersebut penting untuk mencegah kerusakan sistem tata kelola dan menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap lembaga desa.
Saya berharap PMD banggai segera bergerak cepat dan. Jangan sampai persoalan ini justru akan menimbulkan konflik sosial di masyarakat, tambahnya.
Kisruh ini menjadi peringatan penting bahwa reformasi tata kelola pemerintahan desa masih jauh dari harapan. Diperlukan ketegasan, transparansi, dan pembinaan menyeluruh agar Desa Hunduhon dapat kembali menjalankan roda pemerintahan dengan bersih, jujur, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
