Ketua Forum Gerakan Aliansi Kesehatan Provinsi Gorontalo, Majid Mustaki secara tegas mendesak Bupati Kabupaten Bone Bolango untuk segera melakukan perombakan total terhadap struktur pejabat di RSUD Toto Kabila. Desakan tersebut muncul setelah berbagai persoalan yang terjadi di rumah sakit itu terus menjadi sorotan publik, termasuk sejumlah temuan dalam laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Forum Gerakan Aliansi Kesehatan menilai kondisi di RSUD Toto Kabila saat ini tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan biasa. Berdasarkan berbagai pemberitaan di media yang menyoroti buruknya pelayanan serta adanya beberapa temuan BPK RI, hal tersebut menunjukkan bahwa tata kelola rumah sakit sedang berada dalam kondisi yang memerlukan pembenahan serius dan menyeluruh.
“Ini bukan lagi sekadar kritik, tetapi alarm keras bagi pemerintah daerah bahwa tata kelola di RSUD Toto Kabila sedang tidak baik-baik saja. Sorotan media terhadap pelayanan dan temuan BPK RI menjadi bukti bahwa ada persoalan mendasar yang harus segera dibenahi,” tegas Majid.
Forum juga menyoroti bahwa direktur RSUD Toto Kabila yang baru telah menjabat kurang lebih selama lima bulan. Namun hingga saat ini, belum terlihat adanya perubahan yang signifikan dalam sistem manajemen maupun peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit.
Menurut mereka, stagnasi tersebut tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pimpinan rumah sakit. Sebab, direktur dinilai masih bekerja dengan struktur lama yang justru berpotensi menjadi penghambat dalam melakukan pembenahan.
“Sudah lima bulan direktur menjabat, tetapi belum terlihat perubahan yang berarti. Salah satu faktor yang kami nilai menjadi penghambat adalah karena direktur masih bekerja dengan struktur lama yang tidak mengalami penyegaran. Ini tentu menyulitkan proses pembenahan,” ungkapnya.
Karena itu, Forum Gerakan Aliansi Kesehatan menilai Bupati Bone Bolango tidak boleh tinggal diam melihat kondisi tersebut. Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah tegas dengan melakukan perombakan atau refresh pejabat struktural di lingkungan RSUD Toto Kabila.
Menurut mereka, langkah ini penting agar direktur yang baru dilantik memiliki ruang yang cukup untuk membangun tim kerja yang solid dan sejalan dengan agenda pembenahan tata kelola rumah sakit.
“Bupati harus berani mengambil keputusan. Jika ingin RSUD Toto Kabila berubah menjadi lebih baik, maka direktur harus diberikan kesempatan bekerja dengan tim yang baru, tim yang benar-benar siap melakukan perubahan,” tegasnya.
Forum Gerakan Aliansi Kesehatan juga menegaskan bahwa perombakan struktur bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi bagian dari upaya serius untuk menyelamatkan tata kelola pelayanan kesehatan di rumah sakit milik daerah tersebut.
“Kami berharap Bupati Bone Bolango segera mengambil langkah cepat dan berani. Jangan sampai RSUD Toto Kabila terus berada dalam situasi stagnan sementara masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang maksimal,” tutupnya.
